Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Tengah (DPD IMM Kalteng) mendesak pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan latihan dasar kemiliteran dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menyusul meninggalnya sejumlah peserta.
Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM Kalteng, Arif Bayu Basyariman, mengatakan insiden tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPPI.
Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga harus mencakup desain rekrutmen dan model pelatihan yang diterapkan selama ini.
“Meninggalnya sejumlah peserta SPPI harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini. Evaluasi tidak boleh berhenti pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi harus menyentuh akar persoalan, yaitu desain rekrutmen dan model pelatihan yang digunakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Narasi Moderat, Rabu (1/7/2026).
IMM Kalteng meminta pemerintah menghentikan sementara latihan dasar kemiliteran sebagai bagian dari SPPI hingga dilakukan evaluasi secara independen.
Menurut Bayu, evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan metode pelatihan yang diterapkan benar-benar relevan, proporsional, efektif, serta tidak membahayakan keselamatan peserta.
“Kami mendesak pemerintah dan seluruh pihak terkait menghentikan sementara pelaksanaan latihan dasar kemiliteran sampai ada evaluasi independen yang membuktikan metode tersebut memang relevan, proporsional, dan efektif dalam membentuk kompetensi peserta,” tegasnya.
IMM Kalteng juga meminta pemerintah mengambil langkah tegas apabila hasil evaluasi menemukan adanya kesalahan mendasar dalam penyelenggaraan program.
“Apabila terbukti terdapat kesalahan mendasar dalam desain program, kelalaian dalam mitigasi risiko, atau kegagalan menjamin keselamatan peserta, maka Presiden patut untuk mempertimbangkan pencopotan Menteri Pertahanan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” katanya.
Ia menegaskan keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pemerintah. Karena itu, ia mendorong agar SPPI dibangun kembali dengan pendekatan yang lebih berbasis kompetensi, menjamin keselamatan peserta, serta disertai pemberian santunan yang layak kepada keluarga korban.
“Keselamatan peserta adalah tanggung jawab negara. Karena itu, hentikan sementara latihan dasar kemiliteran, lakukan evaluasi total terhadap skema rekrutmen dan kurikulum SPPI, kemudian bangun kembali program ini di atas fondasi yang relevan, berbasis kompetensi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tutupnya.
