Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, didampingi Wakil Wali Kota Achmad Zaini, secara resmi membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 bagi peserta didik baru Sekolah Rakyat Kota Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km 39, Selasa (14/7/2026).
Dalam sambutannya, Fairid mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara sekaligus investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.
“Melalui MPLS ini, kita ingin memastikan anak-anak merasa aman, nyaman, dan bersemangat memasuki lingkungan belajar yang baru. Saya berharap Sekolah Rakyat Kota Palangka Raya mampu menjadi tempat tumbuhnya generasi yang cerdas, tangguh, kreatif, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman,” ujar Fairid.
Fairid juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum atas dukungan pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Palangka Raya. Menurutnya, pembangunan sekolah tersebut menjadi bukti sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat.
“Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Palangka Raya merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas,” katanya.
Ia berharap Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga mampu membentuk karakter peserta didik melalui lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung pengembangan potensi setiap anak.
Usai membuka MPLS, Fairid bersama jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya mengikuti pembukaan MPLS Sekolah Rakyat tingkat nasional secara daring yang dipimpin Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Sosial RI, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Palangka Raya, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, serta orang tua dan wali peserta didik Sekolah Rakyat.
