Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Tengah (DPD IMM Kalteng) menilai kenaikan harga Pertamax menjadi indikator masih lemahnya ketahanan energi nasional.
Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM Kalteng, Arif Bayu Basyariman, mengatakan pemerintah selama ini kerap menjadikan kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah sebagai alasan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap faktor eksternal dalam sektor energi.
“Sebagai negara yang memiliki sumber daya energi melimpah, Indonesia seharusnya tidak terus-menerus berada dalam posisi rentan terhadap fluktuasi pasar internasional,” ujar Arif Bayu, Kamis (11/6/2026).
Ia menegaskan masyarakat memahami bahwa pemerintah tidak memiliki kendali terhadap harga minyak dunia. Namun, kebijakan yang diambil dinilai lebih sering menempatkan masyarakat sebagai pihak yang menanggung dampak dari gejolak ekonomi global.
Karena itu, DPD IMM Kalimantan Tengah mendorong pemerintah untuk memperkuat produksi energi dalam negeri, meningkatkan kapasitas kilang nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
“Kami melihat perlu ada langkah strategis dan berkelanjutan untuk memperkuat kemandirian energi nasional sehingga Indonesia tidak selalu terdampak oleh perubahan kondisi global,” katanya.
Arif Bayu juga mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap kehidupan masyarakat. Dampaknya dapat dirasakan melalui meningkatnya biaya transportasi, naiknya ongkos distribusi barang dan jasa, hingga menurunnya daya beli masyarakat.
“Pada akhirnya masyarakat menjadi pihak yang paling besar menanggung dampak dari kebijakan tersebut,” ujarnya.
Selain itu, IMM Kalimantan Tengah menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, publik berhak mengetahui berbagai langkah efisiensi yang telah dilakukan pemerintah sebelum memutuskan menaikkan harga BBM.
“Kenaikan harga tidak boleh menjadi satu-satunya pilihan yang selalu diambil ketika terjadi gejolak ekonomi global,” tegasnya.
Ia menambahkan kritik yang disampaikan bukan berarti mengabaikan tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah. Namun, masyarakat menginginkan solusi yang lebih menyentuh akar persoalan, khususnya terkait ketahanan dan kemandirian energi nasional.
“Kebijakan energi seharusnya tidak hanya berorientasi pada keseimbangan fiskal, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu kebijakan bukan hanya diukur dari kemampuan menyelamatkan anggaran negara, tetapi juga dari sejauh mana kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
