Pemerintah terus mempercepat pemerataan pendidikan berkualitas melalui revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru di seluruh Indonesia.
Upaya tersebut menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan berbagai program prioritas terus dipacu untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Revitalisasi Satuan Pendidikan. Sepanjang 2025, program tersebut telah terealisasi 100 persen dengan menjangkau 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia melalui anggaran lebih dari Rp16,9 triliun.
Pada 2026, progres revitalisasi terus berjalan. Sebanyak 11.744 satuan pendidikan telah memasuki tahap pengerjaan dan ditargetkan selesai pada Juli hingga Agustus 2026 agar dapat digunakan pada awal tahun ajaran baru 2026/2027.
“Melalui skema swakelola, program revitalisasi tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja,” ujar Abdul Mu’ti, dalam keterangan tertulisnya, dilansir InfoPublik, Senin (15/6/2026).
Ia menjelaskan, program tersebut diperkirakan mampu menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja dengan durasi pekerjaan antara tiga hingga delapan bulan.
Selain pembangunan infrastruktur pendidikan, pemerintah juga memperkuat transformasi digital di sektor pendidikan. Sepanjang 2025, Kemendikdasmen telah mendistribusikan 288.865 unit Interactive Flat Panel (IFP) ke berbagai satuan pendidikan.
Perangkat tersebut dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dan dinilai mampu meningkatkan kualitas belajar mengajar serta motivasi peserta didik.
Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan guru juga menjadi perhatian pemerintah. Abdul Mu’ti menyebut Presiden Prabowo berkomitmen menghadirkan sistem penyaluran tunjangan yang lebih sederhana dan tepat sasaran.
Saat ini, Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru ASN disalurkan langsung ke rekening masing-masing sebesar satu kali gaji pokok setiap bulan. Sementara guru non-ASN yang telah tersertifikasi menerima tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan.
“Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan birokrasi yang lebih sederhana sehingga manfaat program dapat dirasakan langsung oleh guru,” katanya.
Pemerintah juga terus meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui program beasiswa pendidikan. Pada 2025, sebanyak 12.500 guru yang belum berkualifikasi D4 atau S1 menerima beasiswa melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan bantuan Rp3 juta per semester.
Program tersebut diperluas pada 2026 dengan alokasi beasiswa bagi 150.000 guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1.
Melalui penguatan infrastruktur pendidikan, transformasi digital, serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru, pemerintah berharap kualitas pendidikan nasional semakin merata dan inklusif.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menyiapkan generasi yang adaptif, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045.
