Pemerintah Kota Palangka Raya menyiapkan sistem informasi terpadu sebagai upaya memperkuat keterbukaan informasi publik dan mendukung langkah menuju Kota Antikorupsi. Disampaikan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, saat menghadiri silaturahmi bersama insan media di Sejiwo Coffee Club, Sabtu (13/6/2026), dalam rangka Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangka Raya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangka Raya.
Fairid mengatakan, Palangka Raya saat ini menjadi salah satu dari tiga kota yang diusulkan mengikuti program Kota Antikorupsi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah kota berencana membangun satu portal informasi yang mengintegrasikan seluruh informasi dari organisasi perangkat daerah (OPD).
“Palangka Raya akan membangun satu kanal atau satu website untuk semua informasi,” ujar Fairid.
Melalui sistem tersebut, seluruh OPD diwajibkan menyampaikan informasi terkait program, kegiatan, hingga perkembangan pekerjaan yang sedang berjalan agar dapat diakses masyarakat secara terbuka.
“Semua kegiatan dan progres semua OPD harus di-upload dalam satu kanal,” katanya.
Menurut Fairid, keterbukaan informasi menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Kota Antikorupsi, sekaligus sarana memperkuat pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.
Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Tengah, Muhammad Zainal, menyambut baik rencana penguatan transparansi yang disiapkan pemerintah daerah.
Ia menilai masih banyak program pemerintah yang belum tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat karena keterbatasan akses informasi.
“Banyak sekali program dan gagasan, tetapi tidak sampai ke masyarakat. Gunakan portal untuk menyajikan informasi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, Zainal juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam menangkal penyebaran hoaks di media sosial.
Pemerintah Kota Palangka Raya berharap digitalisasi layanan dan keterbukaan informasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
